Contoh PROPOSAL KKL (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia

Contoh PROPOSAL KKL (KPI) Komisi Penyiaran Indonesia

LAPORAN PELAKSANAAN KKL
PERAN DAN WEWENANG  KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TERHADAP ISI SIARAN LEMBAGA PENYIARAN







OLEH: BAGUS PUTRA JAYA
G.331.14.0078



PROGRAM STUDI S1-ILMU KOMUNIKASI
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEMARANG
2017
Surat Pernyataan
Nama : Bagus Putra Jaya
NIM :G.331.14.0078
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan KKL, berjudul PERAN DAN WEWENANG  KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP ISI SIARAN LEMBAGA PENYIARAN adalah betul-betul karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa revisi laporan dan penarikan sertifikat KKL.

       Semarang, 31 Mei 2017
       Yang membuat pernyataan


           Bagus Putra Jaya

Lembar Bimbingan Penyusunan Laporan KKL


No Tanggal Uraian Tanda Tangan  
 
 
 
 
 



Daftar Isi

Halaman Judul.................................................................................................. i
Halaman Pengesahan ...................................................................................... ii
Surat Pernyataan .............................................................................................. iii
Daftar Isi .......................................................................................................... iv
A. Waktu dan Lokasi KKL ............................................................................. 5
B. Profil Desa Adat Panglipuran ..................................................................... 5
C. Deskripsi Kegiatan di Lokasi ...................................................................... 10
D. Manfaat yang Diperoleh ............................................................................. 14
Referensi ......................................................................................................... 15
Lampiran















A. Waktu dan lokasi KKL
Pelaksanaan kegiatan KKL jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2017 yang dipusatkan di kota Jakarta dengan tujuan utamanya yaitu Kompas Gramedia, Kementrian Luar Negeri,DPR RI, Komisi Penyiaran Indonesia & Markom TBS. Namun dari 6 tujuan utama tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang membuat penulis tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam lagi. KPI menjadi kunjungan kelima pelaksanaan KKL pada hari Rabu 1 Maret 2017 yang bertempatkan di Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta 10120 Indonesia.
B. Profil dan Sejarah Institusi / Perusahaan
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili 6 kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:
"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia." (http://www.kpi.go.id/index.php/profilkpi)
Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu:
Bidang kelembagaan
Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI.

Struktur penyiaran
Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran

Pengawasan isi siaran.
Bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media. (http://www.kpi.go.id/index.php/profil-kpi)

Keanggotaan KPI
Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI daerah berjumlah 7 orang (Pasal 9 ayat 1). - Masa jabatan ketua,
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (Pasal 9 ayat 3).
Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI dan KPI Daerah dipilih DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka (UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 10 ayat 2).
Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi (UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 10 ayat 3).


Pendanaan KPI
Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggrana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jasa Penyiaran KPI
Jasa penyiaran terdiri dari:
Jasa penyiaran radio
Jasa penyiaran televise
Jasa penyiaran diselenggarakan oleh:
Lembaga Penyiaran Publik
Lembaga Penyiaran Swasta
Lembaga Penyiaran Komunitas
Lembaga Penyiaran Berlangganan

Sekretariat KPI
KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara (Pasal 9 ayat 4). Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat KPI Pusat guna mendukung pelaksanaan tugas KPI Pusat, Menkominfo menerbitkan Peraturan 8 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.







 Struktur Sekretariat KPI Pusat:



PRINT DARI SINI
Kedudukan dan Tugas Sekretariat KPI Pusat (Permenkominfo No. 9 Tahun 2013)
Sekretariat KPI Pusat secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KPI Pusat, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemenkominfo (Pasal 1 ayat 2).
Sekretariat KPI Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris (Pasal 1 ayat 3).
Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenangnya (Pasal 2).

Fungsi Sekretariat KPI Pusat (Permenkominfo No. 9 Tahun 2013 Pasal 3)
Menyusun rencana, program, anggaran, dan pelaporan
Penyusunan pelaporan perundang-undangan dan produk hokum KPI.
Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama
Pelaksanaan verivikasi dan dokumentasi perijinan penyelenggaraan penyiaran.
Pengelolaan data dan informasi
Fasilitasi kegiatan pemantauan dan pengaduan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Fasilitasi penjatuhan sanksi sebagaimana dalam peraturan perundangundangan
Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, ketatausahaan dan kepegawaian.


Visi & Misi
Visi
Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi
Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan Isi Siaran.
Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Strutur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran
Membangun Kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
Meningkatkan kapasitas Sekretariat KPI. (http://www.kpi.go.id/index.php/profil-kpi)

C. Deskripsi kegiatan dilokasi
Rombongan KKL Universitas Semarang tahun 2017 tiba di kantor KPI Pusat, Gedung Sekretariat Negara Lantai VI, Jl.Gajah Mada No.8, Jakarta pukul 13.00 WIB. Setiba kami di kantor KPI Pusat, kami menunggu beberapa menit untuk yang kemudian disambut hangat oleh beberapa staf dan karyawan yang senantiasa ramahnya dan membawa kami menuju ke ruang pertemuan. Dalam ruangan tersebut, Bapak Maruli Matondang dan Ibu Dewi Setyarini sudah siap menyambut kami dan memberikan sambutan singkat sebelum memberikan beberapa hal materi tentang KPI. Setelah sambutan singkat, Bapak Maruli Matondang memulai presentasi, dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Jadi, KPI juga memberikan wadah seperti web aduan untuk masyarakat apabila menemui program siaran yang tidak baik.

Berikut ini adalah kewenangan, peran dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran :
Wewenang
Menetapkan standar program siaran
Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
Peran dan Kewajiban
Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin professionalitas di bidang penyiaran.








D. Manfaat Yang Diperoleh
Tujuan diadakanya kunjungan langsung ke kantor pusat KPI, supaya mahasiswa paham dan mengerti bagaimana dan seperti apa kinerja KPI yang sesungguhnya. Tidak hanya dapat di bayangkan saja pada teori mata kuliah.
Selepas dari kunjungan ini, secara tidak langsung mahasiswa memperoleh banyak wawasan tentang kinerja KPI kususnya di bagian penyiaran sebagai bekal di dunia kerja mendatang. Selain itu dapat menarik minat mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia program siaran dan etika.
Sistemnyapun tercantum dan diatur pada Undang-Undang penyiaran agar tidak menyalahi aturan jika kelak penulis terjun kedunia penyiaran sebagai pekerja media.
Sudah selayaknya sebagai konsumen media, kita harus aktif dan selektif dalam memilih serta memilah program acara yang di tonton. Apalagi jika program tersebut merupakan bagian dari pekerjaan kita. Sebab, acara yang mendidik akan membuat bangsa kita semakin maju dan berkembang.

REFERENSI

http://www.kpi.go.id/index.php/profil-kpi
http://72legalogic.wordpress.com>tugasdanwewenangKPI